BANDA ACEH — Komitmen Pemberantasan praktik pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) menjadi perhatian serius dalam upaya melindungi kekayaan negara, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menjadi sorotan dalam upaya penanganan tindak pidana di sektor sumber daya alam.
Menyikapi informasi mengenai langkah pemberantasan illegal drilling dan rencana pembentukan satuan tugas khusus, Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh, Agus Suriadi, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung dan mengawal upaya penegakan hukum tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agus Suriadi, pemberantasan mafia minyak ilegal harus dilakukan secara menyeluruh. Penanganan perkara tidak semestinya hanya menyasar pekerja di lokasi pengeboran,
Tetapi juga perlu menelusuri pemodal, pengendali kegiatan, penampung, serta jaringan distribusi apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.
“Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh siap bersinergi dan mendukung langkah Dittipidter Bareskrim Polri dalam memberantas praktik illegal drilling.
Kami berharap penegakan hukum berjalan tegas, profesional, dan tidak pandang bulu, sehingga setiap pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” demikian pernyataan Agus Suriadi Saat dikonfirmasi beberapa media Di Aceh.
Dittipidter bareskrim polri diharapkan ungkap jaringan hingga ke akar
Praktik illegal drilling bukan sekedar persoalan pengeboran tanpa izin. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran, kecelakaan kerja, pencemaran tanah dan air,
Serta kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, upaya Dittipidter Bareskrim Polri dalam menangani dugaan kejahatan di sektor minyak dan gas bumi perlu didukung dengan pengawasan yang kuat, pengumpulan bukti yang akurat, serta penelusuran aliran hasil kejahatan apabila unsur pidananya terpenuhi.
Agus Suriadi menilai, keberhasilan pemberantasan mafia minyak ilegal tidak cukup diukur dari jumlah lokasi yang ditindak atau pelaku yang diamankan.
Lebih penting lagi, aparat diharapkan mampu mengungkap pola operasional, sumber pendanaan, dan jalur distribusi yang menopang kegiatan ilegal tersebut.
Dengan demikian, penindakan dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit peluang bagi jaringan serupa untuk kembali beroperasi.
Agus suriadi: Fast Respon DPW Aceh Siap Kawal Pengawasan
Sebagai bagian dari organisasi Fast Respon Counter Polri Nusantara, DPW Aceh menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam mendukung pengawasan melalui penyampaian informasi awal, laporan masyarakat, serta temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Agus Suriadi menegaskan bahwa dukungan organisasi harus tetap berada dalam koridor hukum. Fast Respon tidak mengambil alih kewenangan penyidik,
Melainkan mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditangani oleh instansi berwenang berdasarkan fakta dan bukti.
“Apabila ada informasi mengenai dugaan pengeboran minyak ilegal di wilayah Aceh, kami siap membantu menyampaikan informasi tersebut kepada pihak berwenang.
Semua harus diverifikasi secara profesional agar penanganan berjalan tepat, tidak menimbulkan fitnah, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,”
Ia juga mendorong masyarakat agar melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri.
Aceh Harus Terlindungi Dari Ancaman Kejahatan Sumber Daya Alam
Bagi Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh, perlindungan sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama.
Setiap kegiatan eksplorasi dan pengeboran harus memenuhi ketentuan perizinan serta standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku.
Apabila ditemukan indikasi kegiatan ilegal, penanganannya harus dilakukan melalui pemeriksaan objektif berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran yang terbukti, tetapi setiap pihak juga tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.
Agus Suriadi berharap koordinasi antara Dittipidter Bareskrim Polri, jajaran kepolisian di daerah, dan instansi terkait terus diperkuat.
Dengan demikian, pengawasan terhadap aktivitas pengeboran, penampungan, pengangkutan, serta distribusi minyak dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, organisasi, dan insan pers dapat membantu memperkuat pengawasan, sepanjang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum.
Perang Terhadap Mafia Minyak Harus Konsisten
Pemberantasan illegal drilling membutuhkan komitmen jangka panjang. Penindakan harus diikuti pengawasan dan evaluasi agar praktik ilegal tidak kembali muncul dengan pola baru.
Ketua Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh, Agus Suriadi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah penegakan hukum yang sah demi kepentingan negara dan masyarakat.
Pesan yang ingin ditegaskan jelas: pemberantasan mafia minyak ilegal harus menyentuh seluruh jaringan apabila keterlibatannya terbukti.
Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, sementara keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak.
Fast Respon Counter Polri Nusantara DPW Aceh siap bersinergi dan mengawal upaya pemberantasan illegal drilling, sekaligus mendorong agar kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai hukum dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (*)
