TANGERANG, 9/11/2026. Dugaan penyalahgunaan nama dan identitas organisasi kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap seorang pria bernama Syarif Hidayat yang diduga mengatasnamakan GWI untuk memperoleh dana proposal dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.000.000.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut nominal uang, melainkan menyentuh persoalan integritas, legitimasi organisasi, dan dugaan penggunaan identitas kelembagaan tanpa kewenangan. Jika benar dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki mandat organisasi, tindakan tersebut berpotensi merugikan nama baik serta kredibilitas GWI di hadapan mitra pemerintah.
Peristiwa tersebut bermula ketika GWI tengah mempersiapkan agenda Musyawarah Nasional (Munas) ke 2 yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, organisasi melayangkan sejumlah proposal kepada beberapa instansi pemerintah di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, termasuk dinas-dinas yang selama ini menjadi mitra kelembagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu proposal disampaikan kepada Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan oleh pihak yang disebut sebagai anggota resmi GWI. Namun, ketika pihak organisasi kembali melakukan komunikasi untuk menanyakan perkembangan proposal tersebut, informasi yang diterima justru memunculkan persoalan serius.
Pihak dinas menyampaikan bahwa dana sebesar Rp1.000.000 telah disalurkan melalui transfer kepada seseorang bernama Syarif Hidayat, yang menurut keterangan petugas datang dengan mengaku sebagai anggota GWI.
Mendapatkan informasi tersebut, Samsul Bahri kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Syarif. Dalam komunikasi itu, Syarif disebut membenarkan telah menerima transfer dana tersebut. Ia juga memberikan alasan bahwa uang itu telah digunakan untuk kebutuhan transportasi dan sewa kendaraan bersama rombongan.
Dalam pesan yang disampaikan kepada Ketua Umum GWI, Syarif menyatakan:
“Izin ketua mohon maaf, tadi dapat undangan dari grup Tangsel, uangnya tadinya untuk ongkos sewa mobil rombongan dari Tangsel.”
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kewenangan dan legitimasi pihak yang bersangkutan.
Pasalnya, menurut keterangan Syamsul Bahri, Syarif telah diberhentikan dari status keanggotaan pers GWI lebih dari satu bulan sebelum peristiwa tersebut. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Ketua Umum, yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan untuk membawa, menggunakan, ataupun mengatasnamakan organisasi dalam urusan kelembagaan.
Lebih jauh, Syamsul juga menegaskan bahwa hingga saat ini GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai klaim adanya undangan dari grup GWI wilayah Tangsel sebagaimana disampaikan Syarif.
Legalitas Organisasi Bukan Identitas yang Bisa Dipinjam Sesuka Hati
Persoalan ini harus ditempatkan secara serius. Nama organisasi, atribut kelembagaan, dan status keanggotaan bukan sekadar identitas administratif yang dapat digunakan oleh siapa pun untuk memperoleh kepercayaan maupun keuntungan.
Setiap tindakan yang membawa nama organisasi harus memiliki dasar kewenangan yang jelas. Apalagi jika berkaitan dengan permohonan bantuan dana kepada instansi pemerintah. Transparansi mengenai penerima, tujuan penggunaan, dan pertanggungjawaban dana merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan uang, perbuatan tersebut dapat diuji berdasarkan unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tetap memperhatikan pembuktian setiap unsur hukumnya.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui klarifikasi internal. Jika terdapat dugaan penyalahgunaan identitas organisasi dan kerugian yang ditimbulkan, mekanisme hukum perlu ditempuh agar fakta serta pertanggungjawaban masing-masing pihak dapat diuji secara objektif.
Ketua Umum GWI: Kami Akan Tempuh Jalur Hukum
Syamsul Bahri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan nama GWI digunakan oleh individu yang tidak lagi memiliki legitimasi organisasi.
“Jelas kami mempertanyakan tindakan yang bersangkutan. Kami menduga ada penggunaan nama GWI tanpa kewenangan. Saya akan melaporkan oknum-oknum seperti ini agar tidak ada lagi pihak yang dengan mudah membawa nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Dalam waktu dekat, kami akan membuka laporan kepolisian agar persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Syamsul.
Ia juga kembali menegaskan bahwa GWI belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan. Oleh sebab itu, klaim mengenai adanya undangan dari grup GWI Tangsel perlu diklarifikasi secara terbuka.
“GWI belum membentuk kepengurusan wilayah Tangerang Selatan. Jadi, perlu dipertanyakan dasar adanya klaim undangan dari grup Tangsel tersebut. Sementara Syarif sudah kami berhentikan dari keanggotaan pers GWI sejak lebih dari satu bulan lalu,” tutupnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa organisasi pers tidak boleh dijadikan kendaraan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan instansi pemerintah terhadap sebuah organisasi dibangun melalui legalitas, tata kelola, transparansi, dan tanggung jawab, bukan sekadar pengakuan sepihak.
(Red-tim)
