GAYO LUES — Ketua LSM GAKORPAN Aceh, Iskandar Muda, menegaskan persoalan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2026 bukan lagi sekadar soal besarnya angka, melainkan soal kepatuhan terhadap regulasi yang diduga dilanggar secara sistematis. Dari data realisasi pengadaan senilai Rp114,33 miliar, sebanyak 280 dari 434 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp43,24 miliar, atau sekitar 64,5 persen dari keseluruhan transaksi.
Iskandar menilai pola itu bertabrakan dengan prinsip pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ketika metode yang seharusnya menjadi pengecualian justru menjadi pola dominan, menurut dia, pemerintah daerah wajib membuktikan bahwa setiap paket telah memenuhi prinsip tersebut, bukan sekadar mengklaimnya telah sesuai prosedur. Dasar hukum utama pengadaan itu adalah Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dan terakhir Perpres 46 Tahun 2025.
“Ini bukan soal GAKORPAN tidak paham aturan. Justru karena kami membaca aturannya, kami menemukan indikator pelanggaran yang terang. Pengadaan Langsung tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menghindari tender, apalagi jika paket dipecah-pecah agar nilainya masuk batas Pengadaan Langsung,” kata Iskandar Muda dalam pernyataan yang disampaikan pada Sabtu, 7 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Iskandar merujuk secara tegas pada Pasal 20 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melarang pemaketan pengadaan dilakukan dengan cara memecah pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Ketentuan itu, menurut dia, menjadi pasal kunci untuk menguji 280 paket Pengadaan Langsung di Gayo Lues, karena pemecahan paket dilarang apabila tujuannya menghindari tender atau seleksi. Dalam Perpres 16/2018 Pasal 20 ayat (2) huruf (d) ditegaskan pengguna anggaran dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.
Ujian kedua yang didesak GAKORPAN adalah batas nilai metode. Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Pengadaan Langsung untuk pekerjaan konstruksi dapat dilakukan untuk nilai paling banyak Rp400 juta, sedangkan barang dan jasa lainnya paling banyak Rp200 juta. Artinya, setiap paket konstruksi Pengadaan Langsung di atas Rp400 juta dan setiap paket barang atau jasa lainnya di atas Rp200 juta harus dipertanyakan legalitas metodenya, termasuk 53 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung dengan nilai masing-masing di atas Rp200 juta yang ditemukan GAKORPAN, yang meliputi pekerjaan jalan, drainase, jaringan air minum, dan pembangunan fasilitas pemerintah.
“Jangan berlindung di balik kalimat nilai di atas Rp200 juta tidak otomatis pelanggaran. Betul, tetapi pemerintah harus membuka dokumennya. Berapa nilai HPS-nya, bagaimana perhitungan kewajaran harganya, siapa yang ditetapkan sebagai penyedia, dan atas dasar apa metode itu dipilih. Kalau dokumen itu tidak dibuka, publik berhak curiga ada yang disembunyikan,” tegas Iskandar.
Konsentrasi anggaran juga menjadi sorotan tajam. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencatat 126 transaksi senilai Rp51,32 miliar, sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat 122 transaksi senilai Rp26,21 miliar. Total keduanya Rp77,53 miliar atau sekitar 67,8 persen dari nilai seluruh pengadaan yang dianalisis. Menurut Iskandar, konsentrasi sebesar itu tidak boleh dijawab dengan alasan rutinitas anggaran, karena Pasal 20 ayat (1) mengharuskan pemaketan mempertimbangkan keluaran, volume, ketersediaan barang dan jasa, kemampuan pelaku usaha, dan ketersediaan anggaran, bukan sekadar kemudahan bagi pejabat pengadaan.
Sorotan paling keras diarahkan pada konsentrasi paket pada penyedia tertentu. Dari 113 nama penyedia yang tercatat, CV Global Geometry Consultant tercatat pada 21 transaksi, CV Putra Truwil dan CV Telaga Berlian masing-masing 15 transaksi, serta Karya Visioner Consultant sebanyak 15 transaksi. Iskandar meminta pengujian Sisa Kemampuan Paket atau SKP secara terbuka, karena untuk usaha kecil, Kemampuan Paket ditetapkan maksimal 5 paket pekerjaan konstruksi yang dapat ditangani secara bersamaan. Perhitungan SKP itu dirumuskan sebagai SKP sama dengan KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan, dengan KP untuk usaha kecil sebesar 5 dan untuk usaha non-kecil sebesar 6.
“Kalau satu CV bisa mengantongi 21 transaksi, pertanyaannya sederhana, apakah SKP-nya masih memenuhi syarat, apakah pekerjaan itu dikerjakan sendiri atau hanya dipinjam bendera, dan apakah ada keterkaitan kepemilikan antarperusahaan. Ini yang harus dijawab Inspektorat dan aparat penegak hukum, bukan dijawab dengan konferensi pers,” kata Iskandar.
Karena itu, GAKORPAN mendesak Inspektorat Kabupaten Gayo Lues, aparat pengawasan intern pemerintah, serta aparat penegak hukum segera menelaah transaksi berindikator risiko tinggi dengan memeriksa kemungkinan pemecahan paket sebagaimana dilarang Pasal 20 ayat (2), kepatuhan terhadap batas nilai Pengadaan Langsung dalam Perpres 46 Tahun 2025, kewajaran harga, kepatuhan pemilihan penyedia, pemenuhan SKP, kesesuaian pembayaran, dan kualitas hasil pekerjaan di lapangan. GAKORPAN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membuka akses kontrak, HPS, dokumen pemilihan penyedia, dan bukti pelaksanaan pekerjaan agar masyarakat dapat mengawasi secara independen.
“GAKORPAN tidak sedang memvonis pihak mana pun melakukan korupsi. Tetapi ketika indikator pelanggaran regulasi muncul dalam data pengadaan, pemerintah wajib memberikan penjelasan berbasis dokumen, bukan berbasis klaim. Transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi angka, melainkan harus dibuktikan melalui keterbukaan kontrak dan hasil pekerjaan,” pungkas Iskandar Muda. (TIM)
